JAKARTA — Kebijakan penganggaran nasional menjelang tahun 2027 memicu diskusi publik secara intensif. Langkah pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai membawa pergeseran besar pada tata kelola keuangan pusat dan daerah.
Dalam rencana penganggaran terbaru tersebut, belanja pemerintah diproyeksikan membengkak hingga menembus angka Rp4.000 triliun. Sejalan dengan lonjakan pengeluaran tersebut, target penerimaan penerimaan negara dari sektor perpajakan turut didongkrak secara signifikan hingga mencapai kisaran Rp2.500 triliun. Namun, di tengah ekspansi belanja pusat yang begitu masif, porsi alokasi belanja untuk daerah justru mengalami pemotongan yang tergolong drastis.
Kondisi ketimpangan struktur anggaran ini mengundang kritik pedas dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh pengamat dan praktisi melalui akun Ferry Irwandi Ia mempertanyakan efektivitas kalkulasi serta dampak jangka panjang dari pemusatan anggaran tersebut terhadap efisiensi ekonomi nasional dan mutu pelayanan bagi masyarakat di daerah.
"Ini pemerintah kita serius nih? udah dihitung dengan bener? ini ekstrem banget lho," tegas Ferry Irwandi di akun threadsnya saat merespon kebijakan anggaran tersebut.
Fokus utama krisis penganggaran ini terletak pada jomplangnya distribusi fiskal antara pusat dan daerah. Meskipun daerah memikul tanggung jawab langsung atas layanan dasar masyarakat—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur lokal—alokasi sumber daya yang disalurkan ke tingkat daerah dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan beban pengeluaran di tingkat pusat.
Ferry Irwandi di akun threadsnya menambahkan kritikan tajam terkait dampak sentralisasi anggaran ini: "soal belanja daerah nih, porsi sumber daya yang dikelola daerah justru berada di sekitar 18%, dan apakah sentralisasi belanja ini menghasilkan return ekonomi dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik?"
Pola pemotongan alokasi transfer daerah di tengah target pajak yang membebankan masyarakat memicu kekhawatiran atas melemahnya kemandirian fiskal daerah. Publik kini menunggu penjelasan resmi pemerintah mengenai rasionalisasi matematis serta jaminan bahwa pemusatan dana triliunan rupiah di pusat benar-benar mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara merata.
https://www.threads.com/@irwandiferry/post/DeCG1G7E5UZ
