Panggung politik tanah air kembali dihangatkan oleh dinamika hukum tata negara yang berpotensi mengubah peta persaingan elektoral masa depan. Peluang politik Gibran Rakabuming Raka menuju Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang terancam terganjal persoalan administratif pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (6/10/2026) memperlihatkan bahwa syarat akademis menjadi kerikil tajam bagi sang Wakil Presiden, kecuali jika ia mengambil langkah pragmatis dengan menempuh pendidikan kesetaraan Paket C.
Pertimbangan Hukum MK Mengunci Administrasi 2029
Dalam lembaran pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa berkas kelengkapan kualifikasi pendidikan milik Gibran belum memenuhi standar baku legalitas yang ditetapkan undang-undang.
Pakar hukum tata negara menyatakan bahwa "MK menyimpulkan tidak ada bukti meyakinkan atau dokumen ijazah/sertifikat luar negeri atas nama Gibran yang dapat disetarakan dengan ijazah minimal tingkat SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu."
Meskipun dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon (seperti Denny Indrayana) ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum (legal standing) dan status Gibran yang sudah dilantik sebagai Wakil Presiden, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tetap menjadi sorotan tajam.
Dampak dari catatan yuridis ini diyakini akan berbuntut panjang. Menurut pakar hukum dari UGM dan pengamat politik, "catatan dan pertimbangan hukum ini berpotensi mengunci syarat pencalonan Gibran sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2029 karena terbentur syarat minimal berijazah SMA/sederajat."
Jalur Kesetaraan dan Wacana Langkah Konstitusional
Menghadapi celah hukum yang kian sempit menjelang periode pendaftaran mendatang, para analis melihat adanya opsi administratif yang paling masuk akal demi mengakhiri polemik yang berkepanjangan.
Pengamat menyebutkan bahwa "satu-satunya jalan pragmatis bagi Gibran untuk memuluskan syarat administratif pencalonan di masa depan dan meredam perdebatan hukum adalah dengan mengikuti program kesetaraan Paket C sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai."
Namun, di luar kalkulasi pencapresan, konstelasi politik juga mulai memanas seiring respons kubu oposisi terhadap dasar pertimbangan MK tersebut.
Sejumlah pihak, termasuk kubu pemohon, menyatakan "akan mendiskusikan langkah lanjutan berdasarkan pertimbangan MK—yang menilai syarat pendidikan bermasalah—untuk mendorong mekanisme pengawasan atau pemberhentian melalui jalur konstitusional (Pasal 7A UUD 1945) yang melibatkan DPR, MK, dan MPR."
