 |
| Arrmanatha Christiawan Nasir |
Kirinesia, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Diplomat yang akrab disapa Tata itu menggantikan Sugiono, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Penunjukan Arrmanatha menjadi perhatian karena ia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi Indonesia, mulai dari penugasan di Kementerian Luar Negeri hingga berbagai forum internasional.
Sebelum dilantik menjadi Menlu, Arrmanatha menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024. Ia juga pernah bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terlibat dalam sejumlah agenda diplomasi multilateral.
Salah satu rekam jejaknya adalah keterlibatan dalam diplomasi Palestina. Arrmanatha pernah menjadi Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), komite PBB yang berfokus pada pemenuhan hak-hak rakyat Palestina.
Pada 2023, ia juga tampil sebagai Wakil Ketua CEIRPP dalam forum PBB yang membahas perang Gaza dan tanggung jawab masyarakat internasional dalam mencegah genosida.
Latar Belakang Pendidikan Arrmanatha Nasir
Arrmanatha lahir di Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan ekonomi di University of Buckingham, Inggris.
Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari University of Leicester dan gelar Master of International Relations dari Universitas Indonesia.
Latar belakang pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya di bidang diplomasi, termasuk dalam pembahasan isu ekonomi, pembangunan, dan hubungan internasional.
Perjalanan Karier Diplomatik
Karier Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri berkembang melalui sejumlah penugasan di tingkat nasional maupun internasional.
Pada 2005-2008, ia bertugas di Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri sebagai Wakil Direktur Bidang Pertanian dan Komoditas.
Selanjutnya, pada 2008-2012, Arrmanatha menjadi konselor pada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York. Ia menangani isu ekonomi dan pembangunan di Komite Kedua Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).
Dalam penugasan tersebut, Arrmanatha juga terlibat dalam negosiasi yang mewakili Kelompok 77 dan China.
Pada 2014-2019, ia dipercaya menjadi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Setelah itu, pada 2019, ia ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Prancis, merangkap Andorra dan Monako, sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.
Kariernya berlanjut pada 2021 ketika ia menjabat Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York.
Pada 2023, Arrmanatha dipercaya menjadi Wakil Presiden ECOSOC sekaligus memimpin Coordination Segment ECOSOC. Pada tahun yang sama, ia juga menjadi Wakil Tetap RI pertama untuk International Seabed Authority (ISA) setelah perubahan struktur organisasi perwakilan Indonesia.
Rekam Jejak Arrmanatha dalam Diplomasi Palestina
Isu Palestina menjadi salah satu bagian dari perjalanan diplomatik Arrmanatha. Pada 2024, ia terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua CEIRPP.
Sebelumnya, pada 2023, ia membuka forum PBB yang membahas perang Gaza dan tanggung jawab masyarakat internasional dalam mencegah genosida.
Dalam diplomasi multilateral, Indonesia juga mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak mendirikan negara Palestina yang merdeka.
Majelis Umum PBB pada Desember 2023 mengadopsi Resolusi 78/192 yang menegaskan kembali hak tersebut. Indonesia termasuk di antara 172 negara yang memberikan suara mendukung resolusi itu.
Pengalaman Arrmanatha dalam isu Palestina berlanjut saat menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Pada Agustus 2026, ia mewakili Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan dukungan terhadap Hashemite Custodianship, yakni perwalian Kerajaan Yordania atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa Al-Haram Al-Syarif.
Indonesia juga kembali menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan hukum internasional.
Arrmanatha turut menegaskan bahwa kekerasan dan pelanggaran hukum internasional di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al-Aqsa, dan Tepi Barat, tidak boleh dibiarkan ataupun dinormalisasi.
Tantangan Arrmanatha sebagai Menlu
Dengan pengalaman di PBB, ECOSOC, CEIRPP, serta diplomasi regional mengenai Yerusalem, Arrmanatha kini memimpin Kementerian Luar Negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari bekal diplomatiknya dalam menjalankan hubungan luar negeri Indonesia. Salah satu isu yang telah ia tangani adalah perjuangan hak-hak rakyat Palestina melalui jalur bilateral, regional, dan multilateral.
Ke depan, arah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinannya akan menjadi perhatian, terutama dalam melanjutkan posisi Indonesia terhadap isu Palestina dan berbagai agenda hubungan internasional lainnya.
