Kirinesia, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi personel TNI, Polri, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo meminta upaya pemadaman dilakukan secepat mungkin.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dudung mengatakan Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla yang masih berlangsung. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas yang terus berupaya memadamkan api.
"Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana," kata Dudung.
"Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," sambungnya.
Karhutla di 6 Provinsi Jadi Perhatian
Dudung mengatakan pemerintah menerima laporan perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi dalam rapat tersebut. Dua wilayah yang menjadi perhatian adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Salah satu kawasan yang terdampak adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang merupakan habitat berbagai satwa dilindungi.
Menurut Dudung, petugas menghadapi sejumlah kendala dalam proses pemadaman, terutama asap tebal yang menyulitkan operasi melalui udara. Kondisi tersebut membuat penanganan lebih banyak mengandalkan operasi darat.
"Operasi darat itu pemadaman dari darat, artinya kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau," ujarnya.
Untuk menjaga kelancaran operasi, pemerintah juga melakukan pergantian personel guna mengantisipasi kelelahan petugas. Prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) telah dikerahkan, sementara Panglima TNI melakukan rotasi personel di wilayah terdampak.
Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla
Selain pemadaman, pemerintah memperkuat upaya pencegahan melalui koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Langkah tersebut mencakup kampanye pencegahan karhutla serta pelibatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendukung penanganan kebakaran.
Dudung menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya pengelolaan kawasan gambut dan mangrove.
Sementara itu, pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dudung menilai penanganan kebakaran masih dapat dilakukan dengan kemampuan yang tersedia.
"Belum, belum. Masih mampu kita," kata Dudung.
