 |
| Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara |
Kirinesia, Jakarta - Pendapatan negara mencapai Rp 2.341,5 triliun hingga akhir September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi tersebut masih sesuai target atau on track.
Realisasi pendapatan negara itu setara 74,2% dari target sepanjang 2026. Angka tersebut juga tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hal itu disampaikan Suahasil dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
“Kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen, artinya on track,” ujar Suahasil.
Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu anggaran. Belanja negara tersebut meningkat 19% secara tahunan.
Suahasil mengatakan pemerintah akan mempercepat realisasi belanja, terutama pada November dan Desember 2026.
Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 125,5 triliun.
Menurut Suahasil, APBN memang dirancang untuk mengalami defisit agar pemerintah dapat membelanjakan anggaran lebih besar daripada pendapatan yang dihimpun dari masyarakat.
“APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel,” katanya.
Aliran Modal Masuk Rp 131,1 Triliun
Suahasil juga melaporkan aliran modal masuk hingga 7 Oktober 2026 mencapai Rp 131,1 triliun. Aliran dana tersebut berasal dari investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Indonesia tercatat sebesar 5,45% secara tahunan pada semester I-2026. Sementara itu, inflasi pada September 2026 mencapai 3,28% dan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur berada di level 52,4.
Neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Agustus 2026 juga mencatat surplus US$ 7,25 miliar. Adapun pertumbuhan kredit mencapai 13,7% secara tahunan per Agustus 2026.
Meski sejumlah indikator ekonomi domestik dinilai cukup resilien, pemerintah tetap mewaspadai tekanan global. Konflik geopolitik dan kenaikan suku bunga global dinilai dapat memengaruhi kebijakan fiskal Indonesia.
Suahasil mengatakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja saat ini dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Menkeu Tekankan Pentingnya Ketahanan Fiskal
Suahasil menegaskan kebijakan fiskal harus mampu merespons tekanan ekonomi tanpa membuat keuangan negara rentan pada masa mendatang.
Karena itu, pemerintah tidak bisa terus meningkatkan belanja tanpa memperhitungkan kemampuan anggaran dan ketersediaan bantalan fiskal untuk menghadapi berbagai risiko.
Dia mencontohkan APBN dapat berfungsi sebagai peredam kejut ketika harga minyak dunia bergerak cepat. Salah satu bentuknya adalah menjaga harga BBM bersubsidi di dalam negeri agar tidak berubah.
Selain itu, kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai prioritas nasional yang produktif sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Suahasil menekankan APBN harus tetap mampu melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan. Namun, kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi pada masa depan
